Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Jember Meningkat! Nilai Investasi Mencapai Rp 1,7 T

Perkembangan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Jember menunjukkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Jember, tercatat sebanyak 58.512 SIUP telah diterbitkan selama periode tersebut. Jumlah ini mencerminkan tingginya aktivitas pendaftaran usaha serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha.

Dari sisi nilai ekonomi, total Nilai Investasi yang tercatat dari seluruh perusahaan pemegang SIUP mencapai Rp 1,772 triliun. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam mendorong iklim investasi dan pertumbuhan usaha.

Jika ditinjau berdasarkan skala usaha, mayoritas perusahaan berada pada kategori Usaha Kecil dan Mikro. Sebanyak 26.512 perusahaan termasuk dalam kelompok ini dengan total Nilai Investasi mencapai Rp 1,3 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha kecil dan mikro menjadi tulang punggung aktivitas perdagangan di Kabupaten Jember.

Sementara itu, pada kategori Perusahaan Skala Menengah, tercatat sebanyak 23 perusahaan dengan total Nilai Investasi sebesar Rp 101 miliar. Adapun untuk Perusahaan Skala Tinggi, jumlahnya relatif lebih sedikit, yakni 9 perusahaan, namun mampu mencatatkan total Nilai Investasi yang cukup besar sebesar Rp 389 miliar.

Secara deskriptif, distribusi jumlah perusahaan menunjukkan dominasi usaha kecil dan mikro, sedangkan distribusi nilai investasi memperlihatkan kontribusi signifikan dari perusahaan skala menengah dan tinggi. Kondisi ini mengindikasikan struktur ekonomi daerah yang bertumpu pada banyaknya pelaku usaha kecil, namun tetap didukung oleh investasi bernilai besar dari perusahaan berskala lebih tinggi.

Dengan capaian tersebut, perkembangan SIUP di Kabupaten Jember pada tahun 2025 dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang sehat dan berimbang, serta berpotensi menjadi dasar penguatan kebijakan pengembangan usaha dan investasi di masa mendatang.